Jakarta- Semakin banyak tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga menolak wacana dari Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang ingin memasukkan tes keperawanan dalam penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat pada 2014 nanti.
Penolakan itu, misalnya datang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan (KomNas) Perempuan. Hal tersebut diutarakan Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan pada Komnas Perempuan, Kunthi Tridewiyanti. Dia menyatakan, pihaknya menolak keras wacana tersebut.
Menurut Konthi, tes keperawanan merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, dan bertentangan dengan konstitusi. Kunthi menilai tindakan tersebut merendahkan derajat, martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
"Tes keperawanan juga dapat berimplikasi memutus masa depan anak perempuan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam stigma negatif di dalam masyarakat. Mereka lupa, tes keperawanan ini sama saja melanggar konstitusi," ujar Kunthi Tridewiyanti di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Kunthi melanjutkan, wacana yang digulirkan oleh aparat pemerintah legislatif maupun eksekutif di daerah tersebut, sebangun dengan kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang terus bertambah jumlahnya sejak 1999, ketika otonomi daerah mulai bergulir.
Untuk itu Kunthi berharap pada saat Pemilihan Legislatif 2014 nanti masyarakat bisa lebih cermat memilih calon wakilnya yang akan duduk di kursi legislatif.
"Hal ini bisa dijadikan pelajaran lagi nantinya pada saat Pemilihan 2014, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih jeli lagi memilih orang-orang yang akan duduk di anggota legislatif harus punya perspektif HAM dan gender."
Sebelumnya, kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H M Rasyid. Dia mengatakan sedang mengajukan anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA.
Meski Rasyid mengakui, kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.(Sumber merdeka.com)
0 Comments
